The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

SIARAN PERS : Perlakukan Pengungsi Rohingya secara Manusiawi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 May 2015 11:23

Beberapa tahun terakhir ini,  sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi gelombang pencari suaka dan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media, baru-baru ini kapal-kapal pembawa ratusan pengungsi Rohingya sempat ditolak aparat keamanan Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk berlabuh di wilayahnya.

Menurut sumber PBB, saat ini diperkirakan masih ada 6000 pengungsi Rohingya dan Banglades yang terombang-ambing di laut yang dalam kondisi memprihatikan. Ratusan orang dewasa, perempuan, dan anak-anak meninggal akibat kelaparan dan masalah kesehatan. Belakangan, pemerintah lokal di Aceh menampung mereka di sejumlah tempat penampungan.

 

Masalah pencari suaka dan pengungsi bukan masalah baru bagi Indonesia. Indonesia telah lama menjadi negara transit pencari suaka dan pengungsi asal Afghanistan, Irak, Sri Llanka, Somalia, dan negara-negara lainnya, yang terpaksa meninggalkan negaranya karena alasan konflik bersenjata atau persekusi. Per Februari 2015 saja, UNHCR mencatat ada sekitar 11.715 orang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.Masalah pencari suaka dan pengungsi telah menjadi masalah dunia di mana Indonesia sepatutnya berbagi beban sebagai bagian dari komunitas internasional.

 

Konstitusi Indonesia dengan jelas menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Lebih lanjut, Pasal 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menetapkan, kebijakan masalah pemberian suaka dan pengungsi diatur di dalam suatu Keputusan Presiden. Bahkan, Indonesia telah dua kali mengagendakan aksesi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 di dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di tahun 2009 dan 2014. Namun, sampai dengan saat ini, baik Keputusan Presiden maupun agenda mengaksesi Konvensi Pengungsi, tidak kunjung direalisasi. Sehingga, penanganan permasalahan pencari suaka dan pengungsi, termasuk terhadap para pengungsi Rohingya saat ini, tidak dapat tertangani dengan baik. Terbukti dengan adanya perbedaan sikap TNI yang menolak para pengungsi Rohingya memasuki teritori Indonesia, sementara Kementerian Luar Negeri cenderung menerima kehadiran mereka.

 

Untuk merespons gelombang pencari suaka dan pengungsi ini, Aliansi Kebangsaan untuk Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan (AKKBB)Solidaritas Lintas Iman untuk Rohingya menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengapresiasi langkah penduduk dan pemerintah lokal Aceh, dalam menampung dan memberikan pertolongan kepada para pencari suaka dan pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan. Kami juga mengecam sikap TNI yang sempat menolak para pencari suaka dan pengungsi untuk memasuki wilayah Indonesia;
  2. Mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan jajarannya untuk memberikan perlakuan yang manusiawi kepada pengungsi Rohingya, serta mendesak segenap jajarannya tersebut untuk menjalankan instruksi Presiden RI
  3. Untuk dan memberikan pertolongan pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia, termasuk mereka yang saat ini masih terombang-ambing di tengah laut, untuk mencari solusi jangka panjang (durable solution);.
  4. Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera membentuk kerangka hukum untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka, baik melalui aksesi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maupun dengan menerbitkan Peraturan Presiden, penanganan masalah dengan menekankan pada aspek hak asasi manusia, agar terdapat jalan keluar yang lebih bersifat jangka panjang dan sistematis;.
  5. Mendesak ASEAN untuk segera mengambil langkah konkret dalam upaya menghentikan segala bentuk diskriminasi, persekusi, dan penyebaran kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, yang menjadi penyebab terjadinya arus pengungsian mereka ke luar negaranya;.
  6. Menyerukan masyarakat dari berbagai agama dan keyakinan memberi dukungan doa atau materi sesuai kemampuan guna membantu tragedi kemanusiaan yang saat ini dihadapi imigran Rohingya Myanmar dan Banglades, termasuk bagi para imigran lain seperti dari Pakistan, Afghanistan, Iran, Sri Lanka dan Somalia.
  7. Menyerukan kepada berbagai pihak untuk tidak menyempitkan persoalan pengungsi Rohingya sebagai masalah antar-agama. Persoalan Rohingya adalah persoalan kemanusiaan yang harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

 

Jakarta, 21 Mei 2015

Solidaritas Lintas Iman untuk Pengungsi Rohingya

 

The Wahid Institute, GUSDURian, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Ma’arif Institute, Human Right Working Group, Abdurrahman Wahid Center, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Persatuan Intelejensia Kristen Indonesia (PIKI), Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Asian Muslim Action Network (AMAN), Yayasan Indonesia Tanpa Diskriminasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), MigrantCARE, Pena HAM, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI)

 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty