The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

Akar Kerusuhan Inggris PDF Print E-mail
Written by Azyumardi Azra   
Tuesday, 16 August 2011 18:08

Sejak akhir pekan lalu, Inggris membara dilanda kerusuhan paling serius sejak 1985. Massa yang tidak terkendali, sejak Sabtu (6/8) malam, mengamuk di jalanan kota London, Birmingham, Liverpool, Bristol, Nottingham, dan Manchester. Mereka menjarah toko dan membakar gedung serta mobil. Banyak kalangan masyarakat dunia terkejut dan heran.

 

Tidak hanya karena skala kekerasan yang terjadi, tetapi juga karena kerusuhan itu berlangsung di Inggris, negara Dunia Pertama yang terkenal dengan prinsip multikulturalismenya. Jika kejadian semacam itu terjadi di negara Dunia Ketiga, agaknya tidak lagi mengagetkan masyarakat internasional.

Kerusuhan di Inggris sekarang menambah daftar kekerasan yang cenderung meningkat di Eropa belakangan ini. Masih segar dalam ingatan, pada 22 Juli lalu Anders Behring Breivik dengan semangat anti-imigran dan rasisme melakukan penembakan membabi buta di Oslo, Norwegia, menewaskan 86 orang. Seperti kasus di Norwegia, kerusuhan di Inggris juga berbau rasisme yang laten dalam masyarakat Inggris dan sewaktu-waktu siap meledak saat muncul faktor pemicunya.

Dalam kasus Inggris, faktor pemicunya adalah tewasnya Mark Duggan (29), warga keturunan Afro-Karibia, karena tembakan unit khusus polisi—umumnya kulit putih—yang melakukan razia senjata ilegal di kawasan Tottenham, London, Kamis pekan lalu.

Krisis ekonomi-sosial

Kenyataan bahwa kerusuhan mulai meledak di kawasan Tottenham memberikan indikasi penting tentang akar-akar ekonomi, sosial, dan politik kasus ini. Kawasan ini—meski terkenal dengan tim sepak bola Tottenham Hotspur yang cukup menanjak dalam dua musim terakhir di Liga Primer Inggris—merupakan salah satu konsentrasi terbesar komunitas migran kulit hitam Afro-Karibia di London. Tottenham adalah wilayah inner city (baca: daerah kumuh dan miskin) dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Wilayah ini juga mengandung banyak masalah sosial lain yang sewaktu-waktu meletup menjadi kerusuhan massal tidak terkendali.

Faktor ekonomi terlihat jelas ada di balik kerusuhan Tottenham, yang terbukti amat cepat menjalar ke beberapa kota lain di Inggris. Ini mengindikasikan meluasnya kejengkelan sosial (social resentment) terkait kenyataan banyak warga migran kulit berwarna di Tottenham dan tempat-tempat lain di Inggris menghadapi kehidupan kian sulit.

Sejak terjadinya kerusuhan besar berbau rasial di Tottenham pada 1985, sampai kini hampir tidak ada perbaikan kehidupan kaum migran. Bahkan sebaliknya, warga inner city menghadapi realitas hidup kian pahit.

Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa sejak 2009 menimbulkan dampak yang sangat parah terhadap banyak kaum migran. Lingkungan hidup mereka menampilkan citra kemerosotan wilayah perkotaan (urban decay). Karena industri Inggris kian tidak kompetitif, timbullah deindustrialisasi yang mengakibatkan banyak migran pekerja kasar (blue collar) mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka meningkatkan jumlah penganggur di Tottenham dan inner city di kota-kota lain. Karena menganggur, kemiskinan pun kian merajalela.

Di tengah berbagai kesulitan ekonomi dan sosial itu, pemerintahan PM David Cameron juga melakukan pemotongan anggaran secara drastis dalam bidang kesejahteraan rakyat, seperti tunjangan penganggur, bantuan dana perumahan, atau insentif untuk anak usia balita. Berkurangnya subsidi pemerintah seperti ini kian menambah kesengsaraan warga kelas bawah, termasuk komunitas migran.

Kesulitan-kesulitan ekonomi ini segera menimbulkan banyak masalah sosial. Tingkat putus sekolah menjadi hal lazim, yang kemudian diikuti alkoholisme dan penggunaan narkoba. Kondisi seperti ini menjadikan kawasan seperti Tottenham dan inner city lainnya selalu menjadi target pengawasan dan razia polisi, yang tidak jarang melibatkan tindakan brutal oknum kepolisian. Hasilnya, antipati warga inner city terhadap polisi terus meningkat dan tinggal menunggu waktu saja sebelum meledak menjadi kerusuhan sosial yang lebih masif.

Multikulturalisme gagal?

Kerajaan Inggris Raya (United Kingdom) selalu bangga dengan multikulturalismenya. Inggris Raya merupakan salah satu negara paling multietnis, multikultural, dan multiagama. Tidak hanya di Eropa, tetapi agaknya juga di seluruh dunia. Adalah kebijakan resmi Pemerintah Inggris untuk mengakui keragaman ras, kultur, dan agama dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada entitas ras, kultur, serta agama untuk mengekspresikan diri.

Tak kurang pentingnya, Inggris juga merupakan tempat perlindungan yang aman (safe haven) bagi tokoh dan aktivis politik migran yang meninggalkan negara masing-masing karena kesulitan dan penindasan politik di tanah air mereka. Tidak jarang mereka menjadikan London sebagai pusat perlawanan menumbangkan rezim di negara masing-masing. Bukan tidak lazim pula jika para aktivis politik migran ini menimbulkan masalah politik dan keamanan bagi Inggris sendiri.

Meski berhadapan dengan kenyataan seperti itu, yang kemudian berganda dengan kesulitan ekonomi dan politik yang dihadapi Pemerintah Inggris, banyak pemimpin dan politikus negara ini masih percaya pada multikulturalisme. Padahal, Kanselir Jerman Angela Merkel pada Oktober 2010 mengeluarkan pernyataan mengagetkan pemerintah negara-negara Uni Eropa. Merkel mengungkapkan bahwa multikulturalisme telah gagal total di Jerman. Gejala serupa kini juga terlihat di Inggris dan berbagai tempat Eropa lainnya.

Atas munculnya kerusuhan berbau ekonomi, sosial, dan rasial ini, pemerintah dan warga Inggris boleh jadi berpikir ulang tentang prinsip multikulturalisme mereka. Sebenarnya tak ada yang salah dengan multikulturalisme; bahkan ia tetap paling relevan bagi negara-bangsa majemuk seperti Inggris. Akan tetapi, ia tidak bisa terwujud baik jika tidak ditopang kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang memberdayakan sekaligus mengangkat harkat warga minoritas.

Azyumardi Azra CBE Guru Besar Sejarah, Direktur SPS UIN Jakarta, dan Co-Chair United Kingdom-Indonesia Islamic Advisory Group.

Source : Kompas, 11 Agustus 2011 

Last Updated on Monday, 26 September 2011 16:55
 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty