The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

Imlek, Gus Dur, dan Spirit Multikulturalisme PDF Print E-mail
Written by Imam S. Arizal   
Sunday, 06 February 2011 22:39

Tanggal 3 Februari 2011 kita semua merayakan Hari Raya Imlek 2562. Bagi penganut Tao, Kong Hu Cu atau Budha yang merayakan Imlek dengan ritual keagamaan mereka. Bagi kita yang bukan penganut agama-agama tersebut jelas tetap harus menaruh hormat dan toleransi. Karena biar bagaimanapun mereka adalah saudara kita yang patut kita hormati.

 

Merayakan Imlek adalah merayakan kebhinnekaan. Perayaan ini menjadi saksi sejarah betapa realitas multikulturalisme sempat dilupakan dalam waktu yang cukup lama. Selama Orde Baru (1965-1998), tahun baru yang .berawal dari adat petani di Tiongkok ini menjadi barang larangan. Semua kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa tidak boleh dilakukan lagi, termasuk Imlek. Larangan itu tertuang dalam Inpres Nomor 14 Tahun 1967.

 

Tak pelak, keberadaan ritual-budaya etnis Tionghoa selama masa Orde Baru selalu terdiskreditkan dan terisolasi dari masyarakat umum. Berbagai perayaan agama/adat istiadat Tionghoa antara lain Cap Go Meh, Ceng Beng, Sembahyang Rebut, dan lainnya hanya dapat dilakukan dalam lingkup keluarga (tidak di depan umum). Oleh pemerintah Orde baru Imlek dianggap sebagai bentuk afenitas kultural masyarakat Tionghoa terhadap ‘negeri leluhurnya’ (Tiongkok) yang asing dan menjadi penghambat atas proses asimiliasi.  Seperti yang juga menjadi perfektif dari Instruksi Presidium Kabinet No.3/U/IN/1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok Penjelesaian Masalah Tjina, masyarakat Tionghoa dipandang sebagai warga negara asing atau keturunan asing yang harus di’asimilasi’kan dengan melepaskan segala atribut ketionghoaanya.

 

Peran Gus Dur

Adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang coba menentang kebijakan Orde Baru tersebut. Lewat Keppres RI No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mencabut inpres yang memarginalkan etnis Tionghoa di segala bidang dan hanya menjadikan etnis Tionghoa sebagai binatang ekonomi. Lewat Keppres itulah Gus Dur memberikan kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek di bumi khatulistiwa ini. Gus Dur telah menebarkan angin segar bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan spirit religiusitasnya dengan penuh kebebasan dan kedamaian. Maka tak heran bila Gus Dur dianugerahi gelar Bapak Tionghoa.

 

Sejak itu berbagai ekspresi kebudayaan dan tradisi, tidak saja dalam konteks Tionghoa, dapat diselenggarakan secara merdeka. Perayaan budaya ‘Seren Tahun’ masyarakat Karuhun Sunda di Cigugur, Kuningan, pun akhirnya juga dapat terselenggara setelah berdasawarsa mengalami pelarangan. Keputusan politik Gus Dur tersebut juga membuka ruang dan inisiatif pembaruan berbagai peraturan yang diskriminatif dalam bidang kewarganegaraan, catatan sipil dan anti diskriminasi.

 

Wahyu Effendy (2010) mengemukakan bahwa sekalipun Imlek merupakan ekspresi tradisi yang dirayakan di seluruh dunia, namun bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia perayaan Tahun Baru Imlek memiliki makna yang khas dalam pasang surut sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa. Ini juga sekaligus sarat akan nilai keberagaman yang mencerminkan spirit Kebangsaan Indonesia seperti yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, yang diingatkan kembali oleh Gus Dur.

 

Spirit Multikultusalisme

Perayaan Imlek kiranya cukup relevan untuk mengembalikan kesadaran multikulturalisme bangsa Indonesia. Sebab, sampai detik ini cerita “lama” tentang konflik antargolongan di negeri ini masih saja terus bergejolak dan tampaknya enggan berakhir. Konflik antar suku di Papua, serangan atas gereja betawi beberapa waktu lalu, serta diskriminasi terhadap jamaah Ahmadiyah adalah bukti nyata betapa realitas multikulturalisme masih diwarnai dengan delik kekerasan.

 

Itulah sebabnya mengapa Imlek patut dirayakan tidak hanya oleh etnis Tionghoa, melainkan juga oleh seluruh elemen di negeri ini. Setidaknya kita bisa mengambil spirit perdamaian yang tersimpan dalam ritual Imlek. Spirit perdamaian itu dapat kita lihat dalam lima ajaran Konfusius, yakni Jen(kebajikan dari segala kebajikan), Chun-tzu (hubungan ideal antara sesama manusia), Li (kesopanan),Te (kebajikan atau kekuatan untuk memerintah), dan Wen (seni perdamaian).

 

Nilai-nilai tersebut penting ditumbuhkan dalam setiap diri kita, terutama dalam menyikapi kemajemukan. Konfusius, sebagaimana dikutip Huston Smith (1985:211-212) mengemukakan bahwa, “Hanyalah manusia yang sungguh-sungguh real, yang dapat membangun dasar bagi suatu masyarakat yang beradab. Hanya jika orang-orang yang menjadi masyarakat dapat diubah menjadi Chun-tzu baru dunia dapat mengarah ke perdamaian”. Ada spirit saling menghormati yang dibangun oleh sang guru Kung (Konfusius). Karena itulah kemudian mengapa Imlek cukup relevan kita rayakan.

 

Ibarat sebuah rumah, ritual Imlek adalah bangunan besar yang dihuni oleh beragam orang yang berbeda-beda. Semua penghuni memiliki kebebasan dengan saling menghargai satu sama lain. Tom Saptaatmaja (2008) mengungkapkan bahwa ternyata ada satu Imlek yang dirayakan oleh beragam etnis Tionghoa yang memang heterogen. Bagi umat Tao, Kong Hu Cu atau Budha, Imlek marak dengan ritual keagamaan. Sedang bagi Tionghoa Muslim atau Kristen, Imlek adalah perayaan keluarga. Sedang di Masjid Cheng Ho Surabaya atau Masjid Karim Oei di Jakarta, teman-teman Tionghoa muslim juga dipersilakan berdoa dalam rangka Imlek. Lalu bagi Tionghoa sekuler, merayakan Imlek di mal atau tempat hiburan, juga tidak kalah afdolnya.

 

Hal itu menjadi cerminan bahwa spirit multikulturalisme sudah menjadi milik mayoritas Tionghoa di manapun. Sebagaimana dipertegas Saptaatmaja, dalam diri etnis Tionghoa sendiri juga tidak homogen, tapi terdiri dari beragam sub etnis dengan marga dan agama yang berbeda-beda. Multikulturalisme selalu menyatukan jiwa etnis Tionghoa dan paling kentara setiap kali etnis Tionghoa merayakan Imlek. Karena itu dalam kehadirannya di banyak tempat di dunia, etnis Tionghoa selalu siap menerima dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

 

Kita tentu saja mesti belajar banyak dari pengalaman etnis Tionghoa dalam menyikapi keberagaman. Dalam konteks keindonesiaan yang multy etnis dan agama, kita dituntuk untuk lebih dari sekadar merayakan perbedaan dalam suasana tenggang rasa, masyarakat multikultural justru meniscayakan adanya sinergitas berbagai elemen dalam menciptakan tatanan hidup yang adil, damai, toleran, harmonis dan sejahtera. Mari kita jadikan Imlek kali ini menjadi momentum untuk mengakhiri semua prasangka dan mulai menumbuhkan spirit menghargai perbedaan dalam keberagamaan (Bhinneka Tunggal Ika). Gong Xi Fa Chai  

 

Imam S. Arizal, Staf Riset Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (Label) Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Source : Kompasiana http://agama.kompasiana.com/2011/02/05/opini-imlek-gus-dur-dan-spirit-multikulturalisme/

Last Updated on Sunday, 06 February 2011 22:49
 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty