The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

MIFEE Di Merauke Adalah Genosida PDF Print E-mail
Written by John Package   
Tuesday, 28 December 2010 15:12

Merauke – Pencanangan Merauke Integrated Food Energy Estate bukan solusi mengatasi kerentanan pangan di Papua. Program ini justru semakin membatasi warga untuk mengelola lahan pertanian lokal berbasis komunitas.Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) telah dicanangkan secara resmi oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010.  MIFEE atau pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan di Merauke.

Proyek MIFEE melibatkan 32 Investor yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, konstruksi, dan industri pengolahan kayu. Proyek ini akan beroperasi di hampir semua distrik di Merauke. Lahan  yang disiapkan seluas 1.616.234,56 Hektar

 

Lokasi tersebut merupakan tempat tumbuhnya  kayu alam, binatang dan sumber makanan pokok satu-satunya bagi kaum pribumi setempat. Kabupaten Merauke memiliki luas 4,7 juta hektare dan 95,3% adalah kawasan hutan. Namun pemerintah justru memberikan hak guna usaha (HGU) lahan hutan dan perkebunan kepada investor, bukan kepada warga Papua.

 

Program MIFEE merupakan  perkebunan kelapa sawit, kedelai, jagung, industri kayu, perikanan darat dan peternakan kini menuai protes dari orang asli pemilik hak ulayat, LSM, Gereja dan generasi muda Papua. Misalnya Diana Gebze dari Solidaritas Rakya Papua Tolak Mifee ( Sorpatom).

 

“Kami sangat menolak program MiFEE yang di perjuangkan oleh Jhon Gluba Gebze” tegas Diana Gebze.

 

Sedikitnya masih menurut Diana 4 juta orang akan didatangkan dari luar Papua untuk bekerja sebagai buruh-tani dalam proyek MIFEE. Ini artinya akan ada pertambahan penduduk sekitar 4 juta buruh-tani + 4 juta (suami/istri buruh-tani) + 8 juta (2 orang anak mereka sesuai standar KB) + 8 juta (2 orang kerabat buruh-tani) = 24 juta orang. Dengan jumlah populasi penduduk pribumi Merauke yang hanya sekitar 52.413 orang atau sekitar 30% dari 174.710 total penduduk Kabupaten Merauke (Papua dan Non Papua) maka dapat dipastikan bahwa genosida atau pemusnahan komunitas pribumi akan terjadi secara spontan” uangkap Diana di Jayapura 25 Juni lalu.

 

Dampak negativ dari proyek MIFEE saat ini mulai dirasakan masyarakat setempat. Di Kampung Boepe, Distrik Kaptel kabupaten Merauke, masyarakat pribumi sudah mulai kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih dan makanan pokok mereka yaitu Sagu. Hal ini karena PT Medco Papua Industri Lestari, salah satu Anak Perusahaan Medco Group ini sudah membabat habis hutan dan sumber-sumber makanan bagi masyarakat setempat. Selain itu limbah hasil Pengolahan Kayu Serpih dibuang di sungai sehingga mencemari sumber air satu-satunya di Kampung Boepe.

 

PT Medcopapua Industri Lestari telah menerima ijin dari Kementeri kehutananuntuk masuk ke  Merauke, Papua, untuk “Wood Chips”, kapasitas 2 juta meter kubik senilai Rp409,5 miliar. Selanjutnya perusahaan yang di nakodai oleh Arifin Panigoro ini masuk ke Merauke dalam Program Mifee ini.

 

PT Medcopapua Industri Lestari, anak usaha Medco Group menargetkan nilai investasi di provinsi Papua hingga akhir tahun diperkirakan mencapai US$80 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan biomassa dan hutan tanaman industri (HTI).

 

Namun target dari perusahaan yang berpusat di Jakarta ini tidak dengan mulus masuk ke Merauke karena sejumlah kalangan menolak Program Mifee ini.

Salah satu kejahatan adalah penipuan dari Perusahaan dan Pemerintah terhadap pemilik hak ulayat.. Mereka membayar ganti rugi hanya Rp. 8,- /M2 , sebuah nilai yang lebih murah dari harga 1 buah pisang goring” tegas Diana lagi.

 

Dalam perencanaannya, lahan potensial MIFEE selanjutnya akan dilakukan pengalihan lahan menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 1.428.000 ha. Dan Lahan Alokasi penggunaan lainnya (APL) seluas 202.869 ha. Total potensi ini mencapai 1.630.869 ha. Seterusnya terdapat juga rencana untuk pengembangan lahan tersebut. Yakni untuk lahan tanaman pangan, 1 juta ha, peternakan, perikanan dan perkebunan masing-masing 100.000 ha serta lahan untuk penggunaan lainnya mencapai 330.869 ha.

 

jika luasnya lahan potensial dibandingkan dengan jumlah penduduk khususnya jumlah petani yang relatif terbatas, ‘mustahil’ cita-cita besar MIFEE atau Lumbung Pangan Nasional itu dapat tercapai jika kualitas manajemen pengelolaannya serta kualitas SDM tidak dijadikan prioritas untuk ditingkatkan. MIFEE tidak boleh ‘dikultuskan’ sebagai program yang akan mengenyampingkan keterlibatan warga  local” tegas Wempi Fatubun dari SKP Merauke.

 

Kementerian Kehutanan telah menandatangani kesepakatan rekomendasi pemanfaatan hutan yang berada di dalam 10 klaster MIFEE untuk kemudian dilepaskan menjadi areal sentra pangan dan energi tersebut.

 

Menurutnya, dari 1,28 juta hektar areal MIFEE tersebut, seluas 125.485,5 hektar di antaranya adalah bukan kawasan hutan, sisanya seluas 1.157.347,5 hektar adalah kawasan hutan.”Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), yang secara tata ruang memang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan,seperti pertanian. Namun, dari total luas 1,45 juta hektar kawasan HPK di Merauke, hanya 366.612,4 hektar yang dalam kondisi tak ber-hutan. Sisanya seluas 1,06 juta hektar masih berupa tegakan hutan alam dengan kondisi baik.

 

Dari data-data yang dikumpulkan oleh beberapa aktivis LSM di Merauke, diketahui bahwa dana ganti rugi memang berjumlah Milyaran Rupiah, tetapi setelah dibagi kepada semua anggota Komunitas setiap orang hanya mendapat Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000. Angka ini jelas tidak sebanding dengan kerugian kehilangan Tanah Ulayat yang sangat luas” tegas Diana lagi.(John Pakage, Komunitas Papua.Net)

Source : The Boven Digoel Post, http://digoel.wordpress.com/2010/07/08/mifee-di-merauke-adalah-genosida/

Last Updated on Tuesday, 28 December 2010 15:23
 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty