The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

Penurunan Patung Buddha Tanjung Balai: Kekerasan Negara Terhadap Agama PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 23 October 2010 22:59

Kekerasan demi kekerasan atas nama agama kembali berulang di Indonesia yang katanya menghargai kebergaman. Ini merupakan penohokan oleh bangsa sendiri terhadap bangsa Indonesia. Bangsa yang pada tanggal 28 Oktober 2010 (Sumpah Pemuda) berusia 82 tahun. 

Setelah kasus HKBP Ciketing, kemudian Ahmadiyah di Ciampea (Bogor), dan sekarang terhadap umat Buddha dengan rencana penurunan patung Buddha di Vihara Tri Ratna, Tanjung Balai, Sumatra Utara. Ironisnya lagi, justru kekerasan tersebut dilakukan oleh Negara melalui Departemen Agama, Pemkot, DPRD, Kodim 0208 Asahan dan Polresta Tanjung Balai.

Patung Buddha di vihara Tri Ratna Tanjung Balai merupakan ornamen yang tidak terpisah dari Vihara dan ritual peribadatan umat Buddha. Penurunan patung Buddha oleh pihak manapun sama artinya dengan tindakan perusakan tempat ibadah (Vihara), kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama terhadap umat Buddha Tanjung Balai. Dan aparat pemerintahan dan Keamanan Tanjung Balai yang seharusnya melindungi justru telah menjadi eksekutor dari kekerasan agama tersebut. Patut disesalkan.

”Negara tidak berhak untuk mengatur apalagi menurunkan perlengkapan apapun yang ada di tempat ibadah. Penurunan patung Buddha di Vihara sudah dapat dikategorikan kekerasan agama yang dilakukan oleh negara. Ini akan menjadi catatan pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia”, demikian ditegaskan oleh Wahyu Effendy, Ketua Umum Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) dalam pernyataan persnya.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi 021 687 00 570, 0812 949 4284 atau atau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

GANDI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1998 oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk memperjuangkan permasalahan segala bentuk diskriminasi, kemajemukan dan kebangsaan di Indonesia.

Press Release GANDI, 21 Oktober 2010 

 

 

Last Updated on Monday, 08 November 2010 13:44
 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty