The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

DARURAT KEKERASAN AGAMA PDF Print E-mail
Written by Wahyu Effendy   
Wednesday, 13 October 2010 12:55

Kekerasan atas nama agama kembali terulang di bumi pertiwi yang katanya menghargai keberagaman ini. Pada hari minggu tanggal 12 September 2010, di mana umat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Indah Timur, Kampung Ciketing, Bekasi Timur akan menunaikan ibadah sebagaimana lazimnya umat Kristiani, 

Penatua Sihombing dan Pendeta Simanjuntak mengalami penusukan dan pemukulan. Sekalipun Kepolisian menduga kasus penganiayaan tersebut merupakan kriminal biasa, namun kuat dugaan publik bahwa kasus tersebut merupakan kekerasan agama. Dugaan bukan tanpa alasan karena pada tanggal 10 Agustus lalu, di tempat yang sama lokasi gereja umat HKBP Bekasi Timur sempat terjadi aksi perusakan massa dengan alasan laten : tidak memliki ijin pembangunan rumah ibadah.

SBY dan ’Impunitas’ Kekerasan Agama

Kasus tersebut lagi-lagi menambah daftar panjang kekerasan demi kekerasan atas nama agama yang setiap tahun intensitasnya semakin tinggi di Indonesia. Masih belum lepas dari ingatan, kejadian serupa gereja Katolik Santo Albertus di Perumahan Harapan Indah juga di Bekasi yang dibakar oleh sekelompok massa pada saat pembangunannya tanggal 17 Desember 2009 lalu dan berbagai kasus kekerasan agama lainnya di berbagai wilayah Indonesia yang pasti juga sudah terekam dalam data Kepolisian Indonesia.

Namun yang disesalkan, pemerintah dan aparat penegak hukum kerapkali seperti tanpa daya menyaksikan setetes demi setetes darah anak bangsa tertumpah di bumi Indonesia ini. Banyak di antara kasus tersebut yang kemudian menguap tanpa proses hukum. Atau sekalipun diproses secara hukum, kekerasan tersebut hanya dianggap sebagai tindak kriminal biasa (tindak pidana ringan) yang sulit untuk membuat efek jera berulangnya kekerasan serupa di kemudian hari.

Melalui juru bicaranya beberapa waktu lalu sesaat pasca bentrokan yang sempat terjadi pada kasus gereja HKBP di Bekasi pada 10 Agustus 2010 lalu, SBY menegaskan bahwa aksi kekerasan agama serupa tidak akan terulang lagi! Ucapan senadapun kerap diucapkan oleh pejabat publik dan aparat keamanan di negeri ini. Alhasil kekerasan agama terus saja terjadi dan korban terus berjatuhan. Menurut catatan Setara Institute, pada tahun 2008 terjadi 17 kasus kekerasan, kemudian meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2009. Bahkan dalam setengah tahun 2010, telah terjadi peningkatan sampai 28 kasus kekerasan agama. Fakta kuantitatif tersebut menujukkan ’impunitas’ ancaman dan tindakan kekerasan terhadap ’kemerdekaan’ warga negara di negerinya. 

Kekerasan Agama dan ’Negara Gagal’

Impotensi negara untuk menjaga keberagaman tersebut sungguh sudah mencapai titik yang mengkuatirkan. Selama lebih dari setengah abad, bangsa Indonesia telah terbentuk dan berlangsung dengan keberagaman sebagai tonggak vitalnya. Ancaman terhadap keberagaman berbagai kelompok sekecil apapun kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap bangsa ini. Kekerasan demi kekerasan yang mengancam berbagai kelompok beragam cepat atau lambat kemudian akan menggerus integrasi kebangsaaan Indonesia.

Menurut Prof. DR. Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, jika keadaan ini terus berlanjut, bukan hanya kekerasan yang dapat kian merebak di antara umat beragama, bahkan negara sendiri dapat menjadi sebuah "negara gagal" (failed states) menuju "Balkanisasi". 

Penusukan agamawan HKBP harus menjadi kekerasan agama terakhir di negeri ini. Dengan intensitas yang semakin tinggi, lemahnya infrastruktur hukum dan penegakan hukumnya serta besarnya potensi ancaman terhadap integrasi kebangsaan Indonesia, permasalahan tersebut sepatutnya ditangani secara DARURAT. Sekiranya pemerintah dan berbagai pihak berkehendak menghentikan kekerasan dan dianggap sebagai musuh bersama, kekerasan agama tersebut sudah selayaknya dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang harus ditangani secara extra-ordinary.

Perpu dan Extra-ordinary Crime

Kasus penganiayaan yang dialami umat HKBP sudah sepatutnya dijadikan momentum untuk menghentikan kekerasan agama di Indonesia untuk sekarang dan masa datang. Mengingat situasi ’darurat’ : lemahnya infrastruktur hukum yang layak untuk menindak suatu kekerasan agama, intensitas kekerasan yang semakin meningkat, dan potensi ancaman terhadap integrasi kebangsaan Indonesia,  Presiden SBY pantas untuk menginisiasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur upaya penghapusan segala bentuk kekerasan agama.

Upaya extra-ordinary  tersebut juga meliputi upaya legislatif mengkaji ulang berbagai peraturan perundangan terkait termasuk Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumat Ibadat, yang kerapkali menjadi sumber kekerasan agama di masyarakat serta pembaruan UU tentang Ormas sebagai bagian dari upaya penghapusan segala bentuk kekerasan agama. Dan untuk  memastikan keberlanjutan upaya penghapusan kekerasan agama, selanjutnya Perpu dan berbagai upaya tersebut dapat dilembagakan dan ditindaklanjuti bersama DPR melalui  UU

Pengelolaan atas keberagaman tentu saja bukanlah seperti membalikkan telapak tangan yang serta merta akan menjamin tidak terjadinya konflik di antara kelompok yang berbeda bahkan di negara kawakan demokrasi sekalipun. Peran negara sangatlah dibutuhkan dalam memfasilitasi perbedaan tersebut dalam proses yang lebih beradab. Kasus Terry Jones di Florida dan kekerasan HKBP, sepatutnya menjadi pelajaran berharga pendewasaan kebangsaan Indonesia. Setidaknya perbedaan tidak membuahkan kekerasan sebagaimana ucapan John F. Kennedy, If we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. *) Ketua Umum Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI)

Last Updated on Wednesday, 13 October 2010 13:09
 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty